Banyak pakar memberikan pengertian tentang kemiskinan. Pengertian yang diberikan sangat beragam, tergantung kondisi dan kepentingan masing-masing. Meskipun demikian semua sepakat bahwa kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, umumnya dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif diartikan sebagai rendahnya pendapatan seseorang dibandingkan dengan lainnya.
Penyebab kemiskinan oleh faktor alami atau karena faktor struktural. Faktor alami penyebab kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan sumber daya pada sesorang atau wilayah, sehingga orang atau wilayah yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Faktor struktural penyebab kemiskinan dipahami sebagai ketidakadilan yang tercipta karena struktur kelembagaan sehingga seseorang tidak memperoleh akses sumber daya untuk menopang kehidupannya.
Besarnya atau dimensi masalah kemiskinan absolut suatu wilayah tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau tingkat konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan atau tingkat hidup minimum yang telah ditentukan. Kemiskinan relatif suatu daerah dapat dihitung dengan melihat proporsi pendapatan regional yang diterima oleh sekelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan regional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.
Ukuran tingkat hidup minimum tidaklah tetap, tetapi berbeda menurut waktu dan wilayah. Misalnya Bank Dunia pada tahun 1974 pernah menetapkan ukuran garis kemiskinan sebesar US $ 50 per kapita per tahun untuk perdesaan dan US $ 75 per kapita per tahun untuk perkotaan. WHO/FAO pada tahun 1973 menggunakan jumlah kalori dan protein sebagai garis kemiskinan, dimana untuk Indonesia ditetapkan 1900 kalori dan 40 gram protein per orang per hari. Sayogyo pada tahun 1977 menggunakan garis kemiskinan dalam setara beras dimana untuk perdesaan Indonesia digunakan ukuran 320, 240, 180 kg/kapita/tahun masing-masing untuk katagori miskin, miskin sekali dan paling miskin. Dan kini, dalam rangka MDGs, dipatok batas kemiskinan adalah pendapatan $2/kapita/hari. Untuk kemiskinan relatif, Bank Dunia menggunakan ukuran ketidakmerataan tinggi bila pembagian 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan regional, ketidakmerataan sedang bila kelompok tersebut menerima 12 – 17 persen, dan ketidakmerataan rendah bila kelompok tersebut menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan wilayah. Ketidakmerataan distribusi pendapatan ini sebagai cerminan adanya kemiskinan (Arsyad, 1988).
Dengan demikian maka indikator umum yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan (diukur dengan indeks Gini). Adapun indikator-indikator khusus yang dapat dipakai untuk mengukur kemiskinan diantaranya adalah : tingkat konsumsi masyarakat, keadaan perumahan, tingkat pendidikan, penguasaan asset, penguasaan faktor produksi, akses terhadap sumber-sumber keuangan dan akses terhadap sumber-sumber informasi.
Apabila kita cermati uraian dimuka, tampak bahwa kemiskinan hanya diukur dari dimensi ekonomi saja. Padahal kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan itu multi dimensional. Selain dimensi ekonomi, kemiskinan juga mengandung dimensi politik dan sosial (Ala, 1981; Effendi, 1993; Suyanto, 1996). Oleh karena itu, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan harus dapat mencakup dimensi ekonomi, sosial dan politik yang menjadi bagian dari upaya pembangunan manusia seutuhnya. Atas dasar alasan ini saya setuju dengan pernyataan : “Pengentasan kemiskinan haruslah merupakan bagian integral dari falsafah dan praksis pembangunan sebab hakekat pembangunan adalah mengatasi kemiskinan dalam dimensinya yang paling luas “.
Dengan menerima pernyataan tersebut saya memandang tidak perlu ada program atau proyek pengentasan kemiskinan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka strategi pengembangan wilayah. Mengapa ? Ketimpangan antar wilayah terjadi karena adanya hegemoni kekuatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hegemoni tersebut umumnya terbentuk oleh kekuatan ekonomi wilayah yang ditunjukkan oleh tingkat ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Maka dari itu, menurut pendapat saya, salah satu strategi yang dapat dipergunakan dalam pengembangan wilayah adalah penguatan ekonomi rakyat. Ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan rakyat, karena pemberdayaan rakyat mengandung dimensi kemiskinan dalam arti yang luas.
PUSTAKA
Ala, Andre Bayo (Editor). 1981. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Liberty, Yogyakarta.
Arsyad, Lincolin. 1988. Ekonomi Pembangunan. STIE YKPN, Yogyakarta.
Effendi, Tadjuddin Noer. 1993. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Tiara Wacana, Yogyakarta.
Suyanto, Bagong. 1996. Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa. Aditya Media, Yogyakarta.
Komentar Terakhir