Kata demokrasi mengandung makna kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, rakyat memiliki otonomi, memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri; dengan demikian maka rakyat benar-benar memiliki kedaulatan. Karena itu demokrasi kemudian menjadi simbol adanya kedaulatan rakyat. Bentuk atau model demokrasi bermacam-macam dan bisa dieksplor mulai sejak zaman Yunani kuno sampai keadaan sekarang. Tulisan ini tidak hendak membahas mengenai teori demokrasi, tetapi lebih melihat yang terjadi dalam implementasinya di negeri tercinta ini.
Sebagai rakyat, saya tidak tahu demokrasi model apa yang diterapkan di Indonesia; yang saya tahu adalah representasi kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk : Kepala Desa, Bupati/Walikota, Gubernur, dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat; kemudian DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD juga dipilih langsung oleh rakyat. Dengan memilih secara langsung, diharapkan rakyat dapat memilih orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya akan membawa bangsa dan negara ini pada kondisi yang lebih baik. Dengan memilih secara langsung, diharapkan rakyat dapat memilih orang-orang yang benar-benar akan mewujudkan amanat konstitusi yaitu masyarakat yang sejahtera.
Namun harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kehidupan orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat menjadi super sejahtera, sementara rakyat tetap berkubang dalam lumpur kehidupan yang super sulit; rakyat tetap dalam kungkungan derita. Ini terjadi karena rakyat diperlakukan sebagai konstituen yang bisu. Adakah mekanisme : bagaimana pertanggungjawaban mereka yang dipilih kepada rakyat yang memilih? bagaimana rakyat meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang dipilih? Atau…. rakyat memang hanya diberi hak memilih saja tanpa memiliki hak mendapatkan dan meminta pertanggungjawaban? Jika demikian maka yang sebenarnya terjadi adalah pembodohan terhadap rakyat.
*****
Tahun 2009 ini dilaksanakan dua kali pesta demokrasi. Pertama, pemilihan legislatif (Pileg) dimana rakyat secara langsung memilih orang-orang untuk duduk di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD yang telah dilaksanakan tanggal 9 April 2009 lalu. Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah paket yang akan digelar tanggal 8 Juli 2009 nanti.
Dari pemberitaan di media elektornik dan cetak diketahui bahwa pelaksanaan Pileg 2009 ditandai dengan banyaknya kritik terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi, diantaranya adalah :
1. Validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka DPT yang digunakan KPU sebesar 171.265.442 dimana didalamnya ditengarai terdapat banyak nama ganda, nama-nama personil ABRI/POLRI, anak-anak dibawah umur, bahkan orang-orang yang sudah meninggal. Pada sisi lain, banyak rakyat yang memiliki hak pilih ternyata belum tercatat dalam DPT; yang konon katanya jumlahnya sampai puluhan juta.
Ketika persoalan DPT ini kemudian mengemuka, yang kita lihat kemudian adalah saling lempar tanggungjawab antara KPU dan Pemerintah. KPU berkilah data yang digunakan diperoleh dari pemerintah c.q. Departemen Dalam Negeri; pemerintah berkilah DPT adalah tanggungjawab KPU karena penyelenggara Pemilu adalah KPU. Hebat kan ?????
2. Dari sudut pandang demografi, angka DPT yang digunakan KPU memang patut dipertanyakan. Berapa sebenarnya jumlah penduduk Indonesia sampai dengan bulan April 2009? Apabila jumlah penduduk Indonesia sebesar 230.000.000, maka angka DPT KPU kurang lebih 74,3 % dari penduduk keseluruhan. Apabila jumlah penduduk Indonesia sebesar 250.000.000, maka angka DPT KPU kurang lebih 68,4 % dari penduduk keseluruhan. Kedua proporsi DPT KPU terhadap jumlah penduduk keseluruhan dapat diintepretasikan bahwa struktur penduduk Indonesia termasuk penduduk tua. Benarkah demikian??? Rasanya kok tidak mungkin. Angka tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk tahun 2000 masih menunjukkan angka lebih besar dari 2 %/tahun. Pertanyaannya kemudian adalah : atas dasar apa KPU menentukan DPT tersebut???
3. Pengumuman KPU hasil Pileg 2009 adalah :
DPT = 171.265.442
Memilih = 121.588.366 (70,99 %)
Tidak memilih = 49.677.076 (29,01 %)
Suara sah = 104.099.785 (60,78 %)
Tidak sah = 17.488.581 (10,21 %)
Tidak memilih + tidak sah = 39,22 %
Dari angka-angka tersebut di atas terlihat bahwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan suara pemilih yang tidak sah mendekati 40 %. Dapatkah ini diartikan sebagai kurangnya legitimasi terhadap siapapun yang telah terpilih?
Suara terbanyak yang diperoleh oleh salah satu partai politik peserta pemilu adalah 21.703.137 atau sekitar 20,8 % dari suara sah atau lebih kurang 12,7 % dari DPT. Bandingkan dengan angka-angka untuk pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan suara tidak sah. Dapatkah ini diartikan bahwa pemenang Pileg 2009 adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih sering disebut sebagai golput???
4. Dari pemberitaan media juga diketahui ada partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara besar untuk DPR RI, tetapi mendapat suara rendah untuk DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Ini berarti banyak pemilih yang memilih partai berbeda untuk DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan DPR RI. Pertanyaannya adalah : apa dasar pertimbangan pemilih melakukan hal yang demikian? Inikah yang dianggap pemilih cerdas? Apa tolok ukurnya?
*****
Tanggal 8 Juli nanti kembali pesta demokrasi akan digelar, untuk memilih paket calon Presiden dan Wakil Presiden. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari KPU mengenai jumlah DPT Pilpres. Mengingat fakta-fakta hasil Pileg yang baru lalu, berapa persen jumlah pemilih yang diharapkan akan menggunakan hak pilihnya?????
Komentar Terakhir