Suara Hati Blog

DAERAH TERTINGGAL

Prabowo A. Nugroho — Tue, 30 Jun 2009 04:58:05 +0000

Upaya pembangunan pada berbagai sektor yang telah dilakukan berhasil membawa kemajuan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, catatan keberhasilan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan mendasar; yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Ketimpangan dapat terjadi baik antara satu sektor dengan sektor lainnya, antara wilayah satu dengan lainnya, maupun antar pelaku ekonomi. Ketimpangan antar wilayah kemudian melahirkan terminologi daerah tertinggal, yakni daerah yang relatif kurang menunjukkan perkembangan dibandingkan daerah lain. Kriteria ketertinggalan suatu daerah diukur berdasarkan variabel dan indikator berikut ini.

Berdasarkan kriteria tersebut, pada tahun 2005 sebanyak 199 kabupaten dinyatakan sebagai daerah tertinggal. Secara proporsional, jumlah daerah tertinggal tersebut adalah sebanyak 44% dari 457 kabupaten/kota di Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 (Perpres Nomor 7 Tahun 2005) telah menetapkan prioritas dan arah kebijakan percepatan pengembangan dan pembangunan daerah tertinggal. Sebagai tindaklanjut dari Perpres tersebut kemudian ditetapkan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmen PDT Nomor 001/KEP-M-PDT/II/2005). Pada tahun 2006 terbit Perpres Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005. Perpres ini memberikan fungsi yang bersifat lebih operasional kepada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; yakni fungsi investasi berupa bantuan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Menindaklanjuti Perpres Nomor 90 Tahun 2006, telah dilakukan revisi strategi nasional pembangunan daerah tertinggal dengan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal melalui Peraturan Menteri PDT Nomor 07/Per/M-PDT/III/2007.

Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan misi percepatan pembangunan daerah tertinggal, sebagai berikut:
1. Meningkatkan sarana dan prasarana,
2. Mengembangkan potensi daerah dengan melibatkan dunia usaha,
3. Memberdayakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal dan peningkatan kemampuan/keterampilan,
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
Prinsip dasar percepatan pembangunan daerah tertinggal, adalah:
1. Desentralistik,
2. Berorientasi pada masyarakat,
3. Terpadu dan integrated,
4. Keberlanjutan,
5. Partisipatif dan Inovatif.
Kebijakan yang dijalankan menuju pencapaian sasaran “Berkurangnya jumlah daerah tertinggal dengan semua variabelnya” meliputi :
1. Penetapan cluster daerah tertinggal,
2. Pemenuhan kebutuhan dasar,
3. Pemberdayaan masyarakat,
4. Meningkatkan kerjasama seluruh stake holder (Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat),
5. Meningkatkan keterhubungan fisik antar daerah,
6. Mengupayakan berbagai terobosan.
Kerangka kerja percepatan pembangunan daerah tertinggal yang akan diterapkan memiliki 4 (empat) pilar utama seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Upaya pembangunan daerah tertinggal belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan dalam rentang waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, baru mengentaskan 14% daerah dari ketertinggalan. Pada sisi lain, dalam kurun waktu yang sama, sebanyak 12% daerah justru mengalami penurunan peringkat kemajuan seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Hasil evaluasi sementara pencapaian pembangunan daerah tertinggal pada satu sisi menunjukkan kemajuan yang diperoleh, tetapi pada sisi lain kebijakan dan upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal masih menghadapi masalah dan tantangan yang berat. Implementasi kebijakan percepatan pembangunan pada kenyataannya masih menghadapi masalah pokok dan fundamental, yakni:
1. Masih lemahnya koordinasi pembangunan daerah tertinggal, baik secara lintas sektor, lintas pelaku dan lintas wilayah;
2. Rendahnya sikap afirmatif bagi daerah tertinggal, baik dalam aspek kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian;
3. Ketidakselarasan dan ketidakterpaduan diantara tiga tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten) dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal;
4. Ketidaksesuaian dan rendahnya dukungan program dan alokasi anggaran dari sektor yang sesuai kebutuhan pembangunan daerah tertinggal.

BERAPA DPT RASIONAL ?

Prabowo A. Nugroho — Sun, 21 Jun 2009 06:35:38 +0000

Tahun 2009 ini dilaksanakan dua kali pesta demokrasi. Pertama, pemilihan legislatif (Pileg) dimana rakyat secara langsung memilih orang-orang untuk duduk di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD yang telah dilaksanakan tanggal 9 April 2009 lalu. Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah paket (Pilpres) yang akan digelar tanggal 8 Juli 2009 nanti.

Dari pemberitaan di media elektronik dan media cetak diketahui bahwa pelaksanaan Pileg 2009 ditandai dengan banyaknya kritik terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi, khususnya berkaitan dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dimana KPU menetapkan angka sebesar : 171.265.442 untuk Pileg dan {176 juta (sementara) untuk Pilpres}. Angka DPT Pileg dianggap tidak valid karena didalamnya ditengarai terdapat banyak nama ganda, nama-nama personil ABRI/POLRI, anak-anak dibawah umur, bahkan orang-orang yang sudah meninggal. Pada sisi lain, banyak rakyat yang memiliki hak pilih ternyata belum tercatat dalam DPT; yang konon katanya jumlahnya sampai puluhan juta. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah : berapa sebenarnya angka DPT yang rasional?

Tulisan ini mencoba menghitung perkiraan angka DPT yang lebih rasional dari sudut telaah demografi. Hal ini mungkin dilakukan karena di dalam demografi ada tiga fenomena yang merupakan bagian penting daripada penduduk; yaitu dinamika kependudukan, komposisi penduduk, besar dan persebaran penduduk. Perhitungan dibuat menggunakan data BPS hasil proyeksi penduduk untuk tahun 2008 dan 2009 atas dasar SUPAS (Sensus Penduduk Antar Sensus) 2005. Pertimbangan digunakannya hasil proyeksi tahun 2008 dan 2009 adalah karena pelaksanaan Pileg dan Pilpres berada di awal dan tengah tahun 2009 dimana belum ada publikasi data instansional untuk tahun berjalan.

Hasil proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin untuk tahun 2008 dan 2009 ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 dengan tulisan cetak normal; kemudian penduduk dengan umur 17 tahun ke atas dengan tulisan cetak miring tebal. Jumlah penduduk kelompok umur 17 – 19 dihitung dari jumlah penduduk kelompok umur 15 – 19 dengan asumsi jumlah tersebut terbagi rata kedalam masing-masing umur dari 15 sampai 19. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas tidak secara otomatis seluruhnya menjadi DPT, karena :
1. Penduduk yang bekerja sebagai ABRI dan POLRI tidak berpartisipasi sebagai pemilih,
2. Penduduk usia 17 tahun ke atas yang terganggu mental atau jiwanya tidak berpartisipasi sebagai pemilih,
3. (Penduduk usia 17 tahun ke atas yang karena keputusan hukum yang mengakibatkan hilangnya hak pilih juga tidak berpartisipasi sebagai pemilih),
4. Penduduk dibawah 17 tahun tetapi sudah atau pernah menikah dapat berpartisipasi sebagai pemilih.

Sayangnya, data penduduk terkait dengan butir 1, 2, dan (3) di atas tidak tersedia; sedangkan untuk butir 4 diyakini nilainya sangat kecil karena hasil SUPAS 2005 menunjukkan bahwa usia rata-rata memasuki perkawinan untuk yang pertama kali bagi perempuan bagi perempuan adalah 23,2 tahun dan bagi laki-laki 26,9 tahun. Oleh karena itu sebagai faktor koreksi terhadap ketiadaan data keempat hal dimuka jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas perlu dikurangi dan ditambah sebesar 1 % dari jumlah keseluruhan. Dengan demikian maka angka rasional untuk DPT baik Pileg maupun Pilpres adalah berkisar antara : 156 juta – 162 juta. Berdasarkan proksi ini tampak bahwa angka DPT Nasional memang patut dipertanyakan karena jauh melebihi angka yang rasional, dan oleh karena itu wajar jika kemudian banyak kritik yang dialamatkan ke KPU. Semoga bermanfaat !!!!!

CATATAN PINGGIR PEMILU

Prabowo A. Nugroho — Mon, 15 Jun 2009 03:01:17 +0000

Kata demokrasi mengandung makna kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, rakyat memiliki otonomi, memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri; dengan demikian maka rakyat benar-benar memiliki kedaulatan. Karena itu demokrasi kemudian menjadi simbol adanya kedaulatan rakyat. Bentuk atau model demokrasi bermacam-macam dan bisa dieksplor mulai sejak zaman Yunani kuno sampai keadaan sekarang. Tulisan ini tidak hendak membahas mengenai teori demokrasi, tetapi lebih melihat yang terjadi dalam implementasinya di negeri tercinta ini.

Sebagai rakyat, saya tidak tahu demokrasi model apa yang diterapkan di Indonesia; yang saya tahu adalah representasi kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk : Kepala Desa, Bupati/Walikota, Gubernur, dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat; kemudian DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD juga dipilih langsung oleh rakyat. Dengan memilih secara langsung, diharapkan rakyat dapat memilih orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya akan membawa bangsa dan negara ini pada kondisi yang lebih baik. Dengan memilih secara langsung, diharapkan rakyat dapat memilih orang-orang yang benar-benar akan mewujudkan amanat konstitusi yaitu masyarakat yang sejahtera.

Namun harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kehidupan orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat menjadi super sejahtera, sementara rakyat tetap berkubang dalam lumpur kehidupan yang super sulit; rakyat tetap dalam kungkungan derita. Ini terjadi karena rakyat diperlakukan sebagai konstituen yang bisu. Adakah mekanisme : bagaimana pertanggungjawaban mereka yang dipilih kepada rakyat yang memilih? bagaimana rakyat meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang dipilih? Atau…. rakyat memang hanya diberi hak memilih saja tanpa memiliki hak mendapatkan dan meminta pertanggungjawaban? Jika demikian maka yang sebenarnya terjadi adalah pembodohan terhadap rakyat.

*****

Dari pemberitaan di media elektornik dan cetak diketahui bahwa pelaksanaan Pileg 2009 ditandai dengan banyaknya kritik terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi, diantaranya adalah :
1. Validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka DPT yang digunakan KPU sebesar 171.265.442 dimana didalamnya ditengarai terdapat banyak nama ganda, nama-nama personil ABRI/POLRI, anak-anak dibawah umur, bahkan orang-orang yang sudah meninggal. Pada sisi lain, banyak rakyat yang memiliki hak pilih ternyata belum tercatat dalam DPT; yang konon katanya jumlahnya sampai puluhan juta.

Ketika persoalan DPT ini kemudian mengemuka, yang kita lihat kemudian adalah saling lempar tanggungjawab antara KPU dan Pemerintah. KPU berkilah data yang digunakan diperoleh dari pemerintah c.q. Departemen Dalam Negeri; pemerintah berkilah DPT adalah tanggungjawab KPU karena penyelenggara Pemilu adalah KPU. Hebat kan ?????
2. Dari sudut pandang demografi, angka DPT yang digunakan KPU memang patut dipertanyakan. Berapa sebenarnya jumlah penduduk Indonesia sampai dengan bulan April 2009? Apabila jumlah penduduk Indonesia sebesar 230.000.000, maka angka DPT KPU kurang lebih 74,3 % dari penduduk keseluruhan. Apabila jumlah penduduk Indonesia sebesar 250.000.000, maka angka DPT KPU kurang lebih 68,4 % dari penduduk keseluruhan. Kedua proporsi DPT KPU terhadap jumlah penduduk keseluruhan dapat diintepretasikan bahwa struktur penduduk Indonesia termasuk penduduk tua. Benarkah demikian??? Rasanya kok tidak mungkin. Angka tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk tahun 2000 masih menunjukkan angka lebih besar dari 2 %/tahun. Pertanyaannya kemudian adalah : atas dasar apa KPU menentukan DPT tersebut???
3. Pengumuman KPU hasil Pileg 2009 adalah :
DPT = 171.265.442
Memilih = 121.588.366 (70,99 %)
Tidak memilih = 49.677.076 (29,01 %)
Suara sah = 104.099.785 (60,78 %)
Tidak sah = 17.488.581 (10,21 %)
Tidak memilih + tidak sah = 39,22 %

Dari angka-angka tersebut di atas terlihat bahwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan suara pemilih yang tidak sah mendekati 40 %. Dapatkah ini diartikan sebagai kurangnya legitimasi terhadap siapapun yang telah terpilih?

Suara terbanyak yang diperoleh oleh salah satu partai politik peserta pemilu adalah 21.703.137 atau sekitar 20,8 % dari suara sah atau lebih kurang 12,7 % dari DPT. Bandingkan dengan angka-angka untuk pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan suara tidak sah. Dapatkah ini diartikan bahwa pemenang Pileg 2009 adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih sering disebut sebagai golput???
4. Dari pemberitaan media juga diketahui ada partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara besar untuk DPR RI, tetapi mendapat suara rendah untuk DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Ini berarti banyak pemilih yang memilih partai berbeda untuk DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan DPR RI. Pertanyaannya adalah : apa dasar pertimbangan pemilih melakukan hal yang demikian? Inikah yang dianggap pemilih cerdas? Apa tolok ukurnya?

*****

Tanggal 8 Juli nanti kembali pesta demokrasi akan digelar, untuk memilih paket calon Presiden dan Wakil Presiden. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari KPU mengenai jumlah DPT Pilpres. Mengingat fakta-fakta hasil Pileg yang baru lalu, berapa persen jumlah pemilih yang diharapkan akan menggunakan hak pilihnya?????

KEMISKINAN : PERLU PROGRAM KHUSUS?

Prabowo A. Nugroho — Mon, 11 May 2009 05:25:32 +0000

Banyak pakar memberikan pengertian tentang kemiskinan. Pengertian yang diberikan sangat beragam, tergantung kondisi dan kepentingan masing-masing. Meskipun demikian semua sepakat bahwa kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, umumnya dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif diartikan sebagai rendahnya pendapatan seseorang dibandingkan dengan lainnya.

Penyebab kemiskinan oleh faktor alami atau karena faktor struktural. Faktor alami penyebab kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan sumber daya pada sesorang atau wilayah, sehingga orang atau wilayah yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Faktor struktural penyebab kemiskinan dipahami sebagai ketidakadilan yang tercipta karena struktur kelembagaan sehingga seseorang tidak memperoleh akses sumber daya untuk menopang kehidupannya.

Besarnya atau dimensi masalah kemiskinan absolut suatu wilayah tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau tingkat konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan atau tingkat hidup minimum yang telah ditentukan. Kemiskinan relatif suatu daerah dapat dihitung dengan melihat proporsi pendapatan regional yang diterima oleh sekelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan regional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Ukuran tingkat hidup minimum tidaklah tetap, tetapi berbeda menurut waktu dan wilayah. Misalnya Bank Dunia pada tahun 1974 pernah menetapkan ukuran garis kemiskinan sebesar US $ 50 per kapita per tahun untuk perdesaan dan US $ 75 per kapita per tahun untuk perkotaan. WHO/FAO pada tahun 1973 menggunakan jumlah kalori dan protein sebagai garis kemiskinan, dimana untuk Indonesia ditetapkan 1900 kalori dan 40 gram protein per orang per hari. Sayogyo pada tahun 1977 menggunakan garis kemiskinan dalam setara beras dimana untuk perdesaan Indonesia digunakan ukuran 320, 240, 180 kg/kapita/tahun masing-masing untuk katagori miskin, miskin sekali dan paling miskin. Dan kini, dalam rangka MDGs, dipatok batas kemiskinan adalah pendapatan $2/kapita/hari. Untuk kemiskinan relatif, Bank Dunia menggunakan ukuran ketidakmerataan tinggi bila pembagian 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan regional, ketidakmerataan sedang bila kelompok tersebut menerima 12 – 17 persen, dan ketidakmerataan rendah bila kelompok tersebut menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan wilayah. Ketidakmerataan distribusi pendapatan ini sebagai cerminan adanya kemiskinan (Arsyad, 1988).

Dengan demikian maka indikator umum yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan (diukur dengan indeks Gini). Adapun indikator-indikator khusus yang dapat dipakai untuk mengukur kemiskinan diantaranya adalah : tingkat konsumsi masyarakat, keadaan perumahan, tingkat pendidikan, penguasaan asset, penguasaan faktor produksi, akses terhadap sumber-sumber keuangan dan akses terhadap sumber-sumber informasi.

Apabila kita cermati uraian dimuka, tampak bahwa kemiskinan hanya diukur dari dimensi ekonomi saja. Padahal kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan itu multi dimensional. Selain dimensi ekonomi, kemiskinan juga mengandung dimensi politik dan sosial (Ala, 1981; Effendi, 1993; Suyanto, 1996). Oleh karena itu, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan harus dapat mencakup dimensi ekonomi, sosial dan politik yang menjadi bagian dari upaya pembangunan manusia seutuhnya. Atas dasar alasan ini saya setuju dengan pernyataan : “Pengentasan kemiskinan haruslah merupakan bagian integral dari falsafah dan praksis pembangunan sebab hakekat pembangunan adalah mengatasi kemiskinan dalam dimensinya yang paling luas “.

Dengan menerima pernyataan tersebut saya memandang tidak perlu ada program atau proyek pengentasan kemiskinan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka strategi pengembangan wilayah. Mengapa ? Ketimpangan antar wilayah terjadi karena adanya hegemoni kekuatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hegemoni tersebut umumnya terbentuk oleh kekuatan ekonomi wilayah yang ditunjukkan oleh tingkat ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Maka dari itu, menurut pendapat saya, salah satu strategi yang dapat dipergunakan dalam pengembangan wilayah adalah penguatan ekonomi rakyat. Ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan rakyat, karena pemberdayaan rakyat mengandung dimensi kemiskinan dalam arti yang luas.

PUSTAKA
Ala, Andre Bayo (Editor). 1981. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Liberty, Yogyakarta.
Arsyad, Lincolin. 1988. Ekonomi Pembangunan. STIE YKPN, Yogyakarta.
Effendi, Tadjuddin Noer. 1993. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Tiara Wacana, Yogyakarta.
Suyanto, Bagong. 1996. Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa. Aditya Media, Yogyakarta.

LHO…. KOK…. ?????

Prabowo A. Nugroho — Sat, 02 May 2009 05:49:37 +0000

Kedaulatan Rakyat, Rabu tanggal 29 April 2009 halaman 9 memberitakan : untuk mengusir sekaligus membentengi kawasan hutan Nusakambangan Cilacap dari penduduk liar yang membuat rusaknya kawasan hutan tersebut, Menkum-HAM mengusulkan untuk melepaskan hewan ganas sejenis harimau. Ini didasarkan pada alasan karena upaya razia penduduk yang dilakukan selama ini tidak membuat jera.

Sebagai rakyat, saya terhenyak membaca berita tersebut. Bagaimana tidak? Pertama, pemikiran atau usulan itu mencerminkan sebuah pemikiran yang dangkal dan kerdil; karena tidak mengena pada substansi penyebab masuknya penduduk liar ke dalam kawasan hutan Nusakambangan, yang tidak lain adalah masalah kemiskinan. Kalau para penyelenggara negara ini dapat menjamin setiap warga negara mendapat akses terhadap pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak, tidak akan terjadi penduduk liar masuk kawasan hutan Nusakambangan. Kedua, pemikiran atau usulan itu, jika dibaca dengan versi lain, dapat mencerminkan tindakan melanggar HAM : penduduk liar memaksa masuk kawasan hutan Nusakambangan, bunuh!

Belum habis kekagetan saya akan berita usulan Menkum-HAM tersebut, stasiun-stasiun TV memberitakan dugaan keterlibatan Ketua KPK, Antasari Azhar, dalam kasus pembunuhan Direktur PT PRB, Nasrudin Zulkarnaen. Saya semakin tidak mengerti ketika Kedaulatan Rakyat, Sabtu 2 Mei 2009 memberitakan Antasari sebagai tersangka pembunuhan itu. Dan dari pemberitaan yang ada, ditengarai pembunuhan dilakukan karena masalah perempuan (Antasari merebut isteri ketiga Nasrudin) atau karena masalah vonis korupsi yang tidak memuaskan Nasrudin (sebagai pelapor Nasrudin berpendapat seharusnya ada beberapa pihak yang dapat terkena, tetapi kenyataannya hanya Direktur Keuangan saja yang ditindak) —– lihat lagi tulisan dalam blog ini “KORUPSI” —–

Sastri (1952, — lihat tulisan halaman : “VIRTUE” —) mendefinisikan virtue sebagai nilai-nilai keutamaan dan nilai-nilai dasar kehidupan. Pemberitaan media cetak dan elektronik selama lima hari terakhir ini seolah meyakinkan kepada saya bahwa sebagian dari petinggi negeri ini sudah tidak memiliki virtue. Apakah ini disebabkan oleh kehidupan dan pendidikan yang menuntut orang menjadi cerdas tanpa mempedulikan landasan : moral, etika, dan budi pekerti ?

Duh Gusti ingkag murbeng dumadi, Ya Allah Ya Rabbi, sudah tidak adakah dalam daftarMu orang baik di negeri ? Mengapa Engkau berikan ijin dan kesempatan bagi mereka menjadi petinggi negeri ?

(didalam pikiran saya menggambarkan, ditempatNya, Tuhan tertawa dan berkata : emang Gue pikirin, yang milih kan kalian semua, manusia !!!)

BELAJAR DARI NGANDONG

Prabowo A. Nugroho — Fri, 24 Apr 2009 12:19:36 +0000

Pendahuluan

Hubungan antara manusia dan alam harus harmonis, jika tidak, dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Eksploitasi alam yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan alam, sebaliknya kemurkaan alam akan menyebabkan terjadinya malapetaka bagi manusia. Ini dapat dilihat pada bencana alam Gunung Merapi yang terjadi pada bulan November 1994.

Dusun Ngandong terdiri dari Rukun Warga Ngandong dan Tritis Kulon; secara administratif termasuk wilayah Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman (Gambar 1). Dusun Ngandong berada pada lereng selatan Gunung Merapi. Berkaitan dengan aktivitas Gunung Merapi, menurut Direktorat Vulkanologi, Dusun Ngandong termasuk daerah terlarang. Pada saat terjadi bencana alam Gunung Merapi bulan November 1994, Dusun Ngandong tidak terkena; tetapi prasarana air bersih yang ada rusak; padahal itu diperlukan oleh 185 KK dengan 747 jiwa yang meliputi 371 jiwa laki-laki dan 376 jiwa perempuan. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman bermaksud memukimkan kembali penduduk Dusun Ngandong di daerah baru yang lebih ke arah selatan, namun sebagian besar masyarakat keberatan. Masyarakat percaya bahwa ancaman bahaya Gunung Merapi tidak akan sampai pada daerah pemukiman. Alasan lain adalah 162 hektar dari 178 hektar luas wilayah Dusun Ngandong merupakan tanah rakyat yang subur dan dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan yang layak serta status tanah daerah pemukiman kembali tidak jelas. Keputusan sebagian besar masyarakat untuk tetap tinggal di Dusun Ngandong ini kontradiktif dengan kebijakan Pemerintah Daerah, sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan guna membangun prasarana penyediaan air bersih. Oleh karena itu, masyarakat berupaya membangun prasarana penyediaan air bersih secara swadaya.

Perencanaan diperlukan dalam pembangunan agar kegiatan yang dilakukan dapat mengarah pada pencapaian tujuan. Data/informasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam perencanaan, karena akan menjadi dasar dalam melakukan analisis untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Data/informasi dalam perencanaan pembangunan pedesaan umumnya dikumpulkan dan dianalisis oleh para peneliti spesialis dan perencanaannya dilakukan oleh perencana profesional; masyarakat tidak terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data serta perencanaan. Tulisan ini akan membahas bagaimana masyarakat Dusun Ngandong melakukan pembangunan prasarana penyediaan air bersih yang perencanaannya didasarkan pada pengetahuan lokal masyarakat.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mendorong dan memperkuat prakarsa dan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan,
2. Mengetahui seberapa jauh pengetahuan lokal masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan.

Metodologi

Pertimbangan metodologi

Pada dasarnya, proses perencanaan pembangunan di Indonesia dilakukan melalui dua jalur yaitu dari bawah (bottom up) dan dari atas (top down). Namun dalam kenyataannya prioritas pendanaan lebih banyak diberikan kepada usulan-usulan proyek pembangunan yang perencanaannya dilakukan dari atas. Ini disebabkan oleh beberapa hal: adanya anggapan bahwa masyarakat (terutama di pedesaan) tidak mampu melakukan perencanaan, apa yang diusulkan dinilai sebagai daftar belanja (shopping list) atau keinginan saja; pendanaan proyek-proyek pembangunan dilakukan secara sektoral, akibatnya usulan dari msyarakat dikalahkan walaupun kadang-kadang usulan sektoral bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan sektoral yang dilakukan dari atas dianggap lebih baik karena umumnya dilakukan oleh perencana profesional dan didahului dengan survai para spesialis (Tjokroamidjojo, 1977; Soekarwati, 1990). Atas dasar uraian tersebut dapat digambarkan partisipan proses pembangunan seperti terlihat pada Gambar 2.

Keterangan dan gambar diatas menunjukkan secara jelas bahwa peranserta masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya perencanaan dan pengambilan keputusan, masih sangat lemah. Dalam hal ini, masyarakat lebih menjadi obyek daripada subyek, apalagi sebagai penentu. Hal ini juga terjadi pada pengelolaan kawasan Gunung Merapi. Prayogo (1991) dan Pranowo (1991) mengungkapkan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan Gunung Merapi cenderung hanya didasarkan pada perspektif vulkanologi, transmigrasi dan pembangunan ekonomi nasional. Pengambil kebijakan kurang memperhatikan perspektif masyarakat terhadap kehidupan dan lingkungannya, terutama mengenai kearifan masyarakat didalam mensikapi ancaman Gunung Merapi. Oleh krena itu dalam pembangunan penyediaan air bersih di Dusun Ngandong ini dilakukan dengan pendekatan PRA, yaitu pendekatan yang bertumpu pada prakarsa dan kemampuan masyarakat dalam seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan menurut pengetahuan yang mereka miliki (Chambers, 1992).

Operasionalisasi

Sebagai suatu pendekatan, PRA mempunyai banyak teknik operasional lapangan; dalam kasus ini digunakan diskusi kelompok, mapping (dalam hal ini pemetaan mental) dan transect walk.

Proses, Hasil dan Pembahasan

Sebelum pelaksanaan PRA dilakukan pendekatan baik kepada pemuka masyarakat (formal dan non-formal) maupun masyarakat. Selama proses pendekatan tersebut dijelaskan maksud akan diadakannya PRA dan sekaligus meminta kesediaan setiap Kepala Keluarga (KK) untuk terlibat. Tanggapan pemuka masyarakat dan masyarakat ternyata cukup baik, terbukti PRA yang dilakukan diikuti oleh 100 dari 185 KK yang ada di Dusun Ngandong.

Pada saat pertemuan disediakan Flip Chart dengan ukuran kertas plano beserta alat-alat tulis. Salah seorang peserta diminta kedepan untuk memetakan lingkungan Dusun Ngandong sebelum terjadi bencana alam Gunung Merapi. Selama penggambaran terjadi proses saling berbagi informasi di antara warga masyarakat. Koreksi dan masukan banyak diberikan baik itu mengenai batas wilayah, bentuk jaringan jalan, letak rumah maupun letak prasarana yang ada. Peta akhir yang tergambar bukan hanya produk dari seorang warga masyarakat; melainkan hasil kerja kolektif; karena warga lain yang memberikan masukan dan melakukan koreksi diminta untuk langsung menggambarkan pada Flip Chart. Setelah itu, peserta pertemuan kemudian diminta untuk melakukan identifikasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh bencana Gunung Merapi, sekaligus menginventarisasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan untuk membangun kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dari proses ini dihasilkan Gambar 3 (situasi sebelum bencana) dan Gambar 4 (situasi sesudah bencana). Peta-peta yang dihasilkan tersebut, menurut Bertrand (1984), disebut peta mental yakni perwujudan grafis lingkungan yang pembuatannya tanpa bantuan peta dasar atau dokumen lain yang mempunyai tingkat ketelitian tinggi.

Gambar 3 menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih penduduk Dusun Ngandong dipenuhi dari dua sumber yang disalurkan melalui pipa, yakni sumber air Bedog dan sumber air Turgo. Kenampakan jalur pipa pada peta dibuat berbeda karena sebenarnya jalur pipa dari Turgo sudah tidak berfungsi. Tidak ada lagi air yang mengalir dari Turgo ke Dusun Ngandong.

Apabila Gambar 3 dibandingkan dengan Gambar 4 terlihat jelas tidak adanya kerusakan di dalam wilayah Dusun Ngandong yang disebabkan oleh bencana Gunung Merapi. Kerusakan yang terjadi adalah matinya sumber air Bedog dan sebagian jalur pipa didekatnya karena tertimbun material Gunung Merapi yang terbawa aliran Sungai Bedog. Kebutuhan air bersih masyarakat untuk sementara dipenuhi dengan cara mengambil air langsung dari sumber air yang lain (Ngrepeh dan Ngringin). Persoalan penyediaan air bersih bagi masyarakat Dusun Ngandong menjadi bertambah ketika memasuki musim kemarau. Ini disebabkan karena sumber air Ngrepeh dan Ngringin kering dimusim kemarau. Guna mengatasi masalah tersebut masyarakat diminta untuk mengidentifikasi kemungkinan sumber air lain yang dapat digunakan.

Masyarakat mengenali ada dua sumber air yang tidak pernah kering sepanjang tahun, yaitu sumber air Sembung dan Krasak. Letak kedua sumber tersebut sangat jauh dari pemukiman, sehingga masyarakat tidak mungkin mengambil air secara langsung. Jika akan menggunakan air dari kedua sumber tersebut harus dialirkan melalui pipa. Ada peserta pertemuan yang berpendapat bahwa penyaluran air dari sumber Sembung melalui pipa akan mengalami kesulitan. Sumber Sembung terletak pada lereng yang cukup terjal sehingga tidak memungkinkan untuk membuat bak penampung di sekitar sumber. Pendapat ini didukung dan diperkuat oleh banyak peserta pertemuan lainnya. Akhirnya disepakati satu-satunya cara mengatasi masalah air bersih bagi masyarakat Dusun Ngandong adalah menyalurkan air dari sumber Krasak. Peserta pertemuan kemudian diminta untuk menggambarkan kemungkinan jalur pipa yang dapat dibuat (Gambar 5).

Sampai pada proses ini, ada beberapa pertanyaan yang muncul :
1. Apakah kualitas air sumber air Krasak memenuhi persyaratan untuk kebutuhan rumah tangga ?
2. Meskipun tidak pernah kering sepanjang tahun, apakah debit sumber air Krasak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat ?
3. Mengingat jalur pipa akan melewati dua lembah yang lebar, terjal dan tinggi; apakah air yang akan disalurkan dapat melewati ketinggian tersebut ?
4. Berapa perkiraan beaya yang diperlukan untuk penyaluran air tersebut ?

Berkaitan dengan pertanyaan pertama, masyarakat percaya bahwa kualitas air sumber air Krasak memenuhi persyaratan kebutuhan rumah tangga. Penilaian tersebut tidak berdasarkan analisis laboratorium, tetapi atas dasar tiga indikator yang selama ini dipakai sebagai pegangan masyarakat dalam menggunakan air yaitu jernih (tidak berwarna), tawar (tidak berasa) dan tidak berbau. Pertanyaan ke 2,3 dan 4 tidak terjawab. Pertanyaan ke 2 tidak terjawab karena masyarakat belum pernah memperkirakan kebutuhan akan air bersih untuk masing-masing rumah tangga dan belum pernah melakukan pengukuran debit sumber air Krasak. Bagaimana dengan pertanyaan ke 3 dan 4? Apakah jarak dan ketinggian tidak dapat diperkirakan atas dasar peta-peta yang sudah dibuat?

Perlu diingat bahwa peta mental merupakan hasil proses kognitif yaitu suatu rangkaian transformasi psikologis di mana individu mengambil, memberi kode (lambang), menyimpan, memanggil kembali dan menjabarkan informasi mengenai lokasi relatif dan atribut fenomena dalam lingkup ruang keseharian seperti terlihat pada Gambar 6. Proses kognitif merupakan respon individu terhadap stimulus lingkungan yang diterima melalui indera. Respon yang diberikan sangat dipengaruhi oleh jarak atau kedekatan atau intensitas interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jenks and Caspall (1971) serta Cuff and Bieri (1979) menjelaskan bahwa selama manusia berinteraksi dengan lingkungannya telah terjadi proses sensoris dimana volume dan tinggi mendapat respon secara sama. Dalam hal ini dapat terjadi kesalahan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan penglihatan manusia dan kesalahan mendatar. Kesalahan penglihatan menyebabkan ketidaktelitian dalam memperkirakan ketinggian. Daerah yang luas dengan topografi tinggi akan terkesan rendah, sebaliknya daerah yang sempit dengan topografi rendah akan terkesan tinggi. Kesalahan mendatar berpengaruh terhadap ketelitian dalam memperkirakan jarak. Kesalahan mendatar berpengaruh terhadap ketelitian dalam memperkirakan jarak. Selain itu, kualitas gambar yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman serta kemampuan menggambar. Jika gambar yang dihasilkan mempunyai penyimpangan bentuk yang terlalu besar, akan berakibat tidak dapat digunakan sebagai acuan perhitungan (bandingkan Gambar 1 dan 7 dengan Gambar 3,4, dan 5). Dengan tidak dapat diperkirakannya ketinggian dan jarak maka perkiraan material dan beaya yang dibutuhkan belum dapat ditentukan. Peserta pertemuan kemudian sepakat untuk menelusuri sekaligus melakukan pengukuran lapang (yang merupakan salah satu bentuk transect walk dalam PRA) jalur pipa yang telah digambar. Kegiatan ini tidak diikuti semua peserta pertemuan, melainkan diwakili oleh 12 orang.

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengukuran lapang adalah mengukur debit sumber air Krasak. Pelaksanaannya dilakukan secara sederhana, yaitu dengan membuat parit kecil di bawah sumber air. Potongan ranting pohon kering kemudian diapungkan pada permukaan air yang mengalir mulai dari pangkal parit (bagian hulu), dan dicatat waktu yang diperlukan saat ranting diapungkan sampai mencapai ujung parit (bagian hilir). Debit air dihitung dengan rumus : Q = AV, dimana Q adalah debit air, A adalah luas penampang basah dan V adalah kecepatan aliran. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa debit sumber air Krasak sebesar 1,5 liter/detik atau 129.600 liter/hari. Apabila kebutuhan air bersih penduduk Indonesia rata-rata 60 – 150 liter/jiwa/hari (Sugihardjo, 1969), maka kebutuhan air bersih penduduk Dusun Ngandong berkisar antara 44.820 – 112.050 liter/hari. Jadi sumber air Krasak dapat memenuhi kebutuhan penduduk Dusun Ngandong, bahkan jauh melebihi.

Selanjutnya dilakukan pengukuran sesuai dengan rencana jalur pipa yang ada dalam pikiran masyarakat. Peneliti juga melakukan pengukuran menggunakan alat yallon, abney level, altimeter, kompas geologi, dan peta Rupabumi. Pengukuran yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk mengecek apakah jalur yang dipilih masyarakat posisinya tidak tidak melebihi ketinggian sumber air, dan ternyata banyak titik pengukuran yang dipilih masyarakat mempunyai ketinggian di atas sumber air. Pada kondisi yang demikian terjadi diskusi antara peneliti dengan masyarakat untuk mencari titik-titik lain yang lebih rendah dari ketinggian sumber air. Hasil pengukuran diplot pada peta Rupabumi (Gambar 7) dan penampang melintangnya disajikan pada Gambar 8.

Hasil pengukuran lapang kemudian digunakan sebagai bahan diskusi kelompok berikutnya. Beberapa orang yang mempunyai pengalaman pekerjaan konstruksi diminta untuk menggambarkan rencana bak penangkap (di bawah mata air), bak pembagi, tinga penggantung pipa, serta menghitung bahan yang diperlukan beserta rencana anggaran beaya (Lampiran 1 s/d 5). Tenaga kerja tidak diperhitungkan dalam perhitungan anggaran karena pengerjaannya akan dilakukan secara gotong royong (Lampiran 7). Berdasarkan kesepakatan, diskusi kelompok memutuskan, rencana beaya sebesar Rp. 31.640.000,- akan ditanggung bersama; sehingga setiap rumah tangga harus memberikan sumbangan sebesar Rp. 175.000,-. Sumbangan dibayarkan tiga kali pada setiap pertemuan selapanan (35 hari). Untuk itu perlu dibentuk kepanityaan yang akan bertugas mengurusi pengumpulan dana sampai pengelolaan selanjutnya setelah pembagunan jaringan penyediaan air bersih selesai (Lampiran 6).

Pembangunan jaringan penyediaan air bersih di Dusun Ngandong telah selesai, masyarakat sudah menikmatinya. Menurut Tjokroamidjojo (1977), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan (termasuk pendanaan) dan pengawasan, pemanfataan dan pemeliharaan. Apabila pembangunan jaringan air bersih di Dusun Ngandong dilihat dari ketiga sisi partisipasi tersebut tampak bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi; dalam arti masyarakat memegang peranan sangat besar pada ketiga sisi partisipasi. Intervensi orang luar, dalam kasus ini peneliti, tidak banyak berarti dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Keadaan ini membuktikan, anggapan bahwa masyarakat (terutama di pedesaan) tidak dapat melakukan perencanaan adalah tidak benar. Persoalannya adalah masyarakat tidak pernah diberi peluang kesempatan dan peluang untuk melakukan serta diberikan fasilitasi untuk berproses.

Kegiatan teknis yang prosesnya paling panjang dalam pembangunan jaringan bersih di Dusun Ngandong terjadi pada pengukuran lapang jalur jaringan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat paham tentang dan mempunyai pengalaman menggunakan peta-peta kartografikal, khususnya peta Rupabumi. Peta Rupabumi digunakan sebagai dasar pembuatan model bentang lahan, sehingga kegiatan lapang untuk pengukuran lebih bersifat plotting jalur yang akan digunakan serta prakiraan material dan beaya yang diperlukan dapat dilakukan lebih awal.

Catatan Kesimpulan

Atas dasar apa yang telah dilakukan dan uraian yang diberikan sebelumnya, dapat diambil catatan kesimpulan sebagai pembelajaran :
1. Pendekatan partisipatoris dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan, dengan demikian maka dapat lebih meningkatkan kemampuan swadaya masyarakat untuk membeayai pembangunan guna mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.
2. Pengetahuan masyarakat tentang lingkungannya yang diekspresikan dalam bentuk peta mental sangat berdayaguna untuk identifikasi masalah dan inventarisasi sumber daya dalam upaya mencari alternatif pemecahan masalah; tetapi kurang berdayaguna untuk perencanaan perencanaan yang bersifat teknis. Teknik pemetaan mental dalam pendekatan partisipatoris perlu dikembangkan sampai pada sosialisasi peta-peta kartografikal dan pembuatan model bentang lahan.

CATATAN : MOHON MAAF, GAMBAR-GAMBAR PETA DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN YANG DISEBUTKAN DALAM TULISAN INI TIDAK DAPAT DISAJIKAN KARENA ALASAN RUANG PENYAJIAN DAN KECEPATAN PENAYANGAN

Daftar Pustaka

Bertrand, R.J.M. 1984. Mental Mapping Experiments at ITC. ITC Journal. 1984 (1).
Chambers, R. 1992. Rural Appraisal : Rapid, Relaxed and Participatory. Discussion Paper 311. England : Institute of Development Studies.
Cuff, D.J. and Bierri, K.R. 1979. Ratios and Absolute Amounts Conveyed by A Statistical Surface. The American Cartographer. 6 (2).
Jenks, G.F. and Caspall, F.C. 1971. Errors on Choroplethic Maps : Definition, Measurement, Reduction. ANNALS of The Association of American Cartographer. 61 (2).
Luning, H.A. 1986. Survey Integration Comes of Age ? Inaugural address upon his acceptance of the office of Professor of Survey Integration for Development at the International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC).
Pranowo, H.A. 1991. Manusia dan Hutan : Proses Perubahan Ekologi di lereng Gunung Merapi. Jogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Prayogo, L.S. 1991. Manusia Jawa dan Gunung Merapi : Persepsi dan Sistem Kepercayaannya. Jogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Soekarwati. 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Rajawali.
Sugihardjo. 1969. Assainering Air Minum. Jogyakarta : Teknik Sumitro.
Tjokroamidjojo, B. 1977. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Haji Masagung.

BELAJAR DARI PURBALINGGA

Prabowo A. Nugroho — Tue, 14 Apr 2009 08:15:18 +0000

(Sebuah Catatan Pengalaman Penanganan Korban PHK)

Pengantar

Di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah; banyak angkatan kerja usia muda yang cenderung mencari pekerjaan di kota, khususnya Jakarta. Laporan Observasi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM Semester Genap 1997/1998 Unit Karangmoncol C (meliputi Desa Tamansari, Baleraksa, Tunjungmuli, Kramat dan Sirau) menunjukkan jumlah angkatan kerja usia muda yang bekerja di Jakarta berkisar antara 40 – 60 orang per dusun.

Krisis moneter dan ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 sampai saat ini belum teratasi sepenuhnya. Krisis tersebut telah melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya bidang ekonomi. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain mempertinggi inflasi dan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Banyak perusahaan tidak mampu lagi berproduksi dan menjual hasil produksi seperti biasanya; sehingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya, tidak ketinggalan tenaga kerja yang berasal dari Desa Tamansari. Mereka yang terkena PHK dan kembali ke desa ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Metode

Upaya penanganan korban PHK di Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dilakukan dalam kerangka kaji tindak partisipatoris (PAR = Participatory Action Research); dibiayai melalui Program Semi-Que tahun anggaran 1998/1999.

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari kaji tindak yang dilakukan adalah :
• untuk mengetahui prakarsa korban PHK dalam mengatasi persoalan yang dihadapi,
• memfasilitasi dan mencoba strategi pemberdayaan rakyat melalui pendidikan non-formal.

Proses, Hasil dan Pembahasan

Kaji tindak diawali dengan observasi terhadap korban PHK di Desa Tamansari, khususnya Dusun Merbung. Teknik yang digunakan adalah FGD (Focus Group Discussion), dilakukan pada waktu pelaksanaan KKN Semester Pendek 1997/1998, diikuti oleh 25 orang yang semula bekerja di Jakarta. Mereka terdiri dari sembilan orang pekerja perusahaan, dua orang bekerja di sektor informal dan 14 orang buruh bangunan. Dilihat dari segi usia, 14 orang berumur kurang dari 25 tahun, 10 orang berumur antara 25 – 35 tahun dan hanya satu orang yang berumur lebih dari 35 tahun. Tingkat pendidikan cukup baik, ditunjukkan oleh sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun; pembagian secara rinci menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : lima orang tamat Sekolah Dasar, 11 orang tamat SLTP dan sembilan orang tamat SLTA. Peserta FGD dapat dikatagorikan bukan tenaga kerja terampil, karena hanya tiga orang yang memiliki ketrampilan masing-masing menjahit, mesin dan elektronika, beternak.

Menurut peserta diskusi, ada tiga kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Pemikiran kegiatan ekonomi tersebut terdiri dari pertanian tanaman komersial, beternak kambing dan industri rumah tangga pengolah hasil pertanian. Namun mereka menghadapi kendala berupa kurangnya pengetahuan dan ketrampilan serta modal. Dengan kata lain, mereka perlu pelatihan dan bantuan modal. Mengingat dana yang tersedia sangat terbatas, kemudian diusulkan satu pelatihan yaitu pertanian tanaman komersial. Pelatihan diusulkan dalam bentuk Sekolah Lapang Pertanian. Pertimbangannya, dengan Sekolah Lapang peserta pelatihan tidak hanya menerima teori tetapi langsung praktek di lapangan. Peserta pelatihan akan memperoleh pengetahuan praktis teknologi budidaya tanaman komersial dan analisis usaha tani; sedangkan modal akan diperoleh dari penjualan hasil panen. Usul ini ternyata diterima dengan baik oleh semua peserta diskusi.

Selanjutnya dilaksanakan Sekolah Lapang Pertanian di atas lahan seluas 0,5 hektar (yang disewa untuk jangka waktu satu tahun) dibawah bimbingan seorang fasilitator lapangan. Peserta yang mengikuti Sekolah Lapang ternyata lebih banyak dari jumlah peserta diskusi yakni 34 orang. Peserta dibagi menjadi dua kelompok masing-masing kelompok menggunakan lahan seluas 0,25 hektar.

Pembimbingan dimulai dari membuat perencanaan. Perencanaan dilakukan bersama-sama antara fasilitator lapangan dengan peserta, yang didahului dengan menggali informasi mengenai kegiatan pertanian yang sudah dilakukan dan komoditas yang diinginkan. Komoditas yang banyak ditanam penduduk selama ini adalah padi, jagung, kacang panjang (selingan di “galengan”), ubi kayu, ubi jalar, cabe rawit. Komoditas yang ditanam petani selama ini dianggap kurang menguntungkan. Alasannya, selama ini tidak ada perbaikan ekonomi yang berarti pada petani. Oleh karena itu peserta Sekolah Lapang ingin menanam komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti kacang panjang (secara intensif),cabe besar, semangka, kentang, bawang merah, sawi, melon, tomat, kacang tanah, mentimun.

Sebelum menentukan jenis komoditas yang akan dipelajari, peserta Sekolah Lapang diajak ke pasar kabupaten. Mereka diminta untuk mencari informasi kepada pedagang sayur. Informasi yang dikumpulkan meliputi jenis komoditas yang paling cepat laku, volume penjualan setiap hari, harga kulakan dan harga jual, dari mana dagangan diperoleh, berapa banyak setiap kulakan dan cara pembayarannya. Berdasarkan informasi pasar yang diperoleh dan dengan mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim akhirnya disepakati menanam kacang panjang secara intensif, sawi, mentimun dan cabe besar.

Peserta Sekolah Lapang kemudian diajak melakukan perhitungan ongkos sarana produksi seperti kebutuhan bibit, pupuk, dan pestisida. Peserta, melalui wakil-wakil kelompok, diberi dana untuk membeli kebutuhan tersebut dengan didampingi oleh fasilitator lapangan. Selain itu, peserta diajak membicarakan cara pengolahan lahan dan sistem tanam; karena ada jenis komoditas yang bisa ditanam dengan cara tumpangsari, seperti mentimun dan kacang panjang. Hal ini dilakukan agar lahan yang tersedia dapat digunakan untuk semua komoditas yang ingin dipelajari. Setiap kelompok diberi alat tulis secukupnya untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan, termasuk alokasi tenaga kerja dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Semua catatan itu digunakan untuk melakukan analisis usaha tani, sehingga peserta pelatihan dapat menentukan harga jual produk pertanian yang dihasilkan dan menghitung keuntungan yang diperoleh.

Selain pendampingan oleh fasilitator, peserta Sekolah Lapang juga mengadakan kunjungan lapang ke kelompok tani di Desa Sabrangkenteng, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Di sini, peserta Sekolah Lapang banyak bertukar pikiran dengan petani setempat, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan air selokan untuk budidaya ikan, pembuatan pupuk kompos dan pembuatan pestisida secara tradisional (biopesticide). Selain itu juga telah dua kali mendatangkan tenaga ahli penyakit tanaman dari Fakultas Pertanian UGM dan dua kali mendatangkan ahli kewirausahaan dari LPM UGM.

Masa kontrak belajar Sekolah Lapang Pertanian telah selesai, hasilnya dikelola kelompok dan dipinjamkan kepada anggota sebagai modal dana bergulir. Dilihat dari aktivitas peserta, 26 peserta mengikuti kegiatan dengan kehadiran lebih dari 80%, delapan peserta lainnya dengan kehadiran rata-rata 35%. Delapan peserta tersebut menganggap penghasilan dari kegiatan pertanian tanaman komersial adalah tidak menentu karena harga pasar fluktuatif dan mereka tetap memilih untuk kembali mencari pekerjaan ke Jakarta. Ini berbeda dengan 26 peserta lainnya yang memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta. Diantara mereka, tiga orang diajak kerjasama menanam cabe besar oleh penduduk dari desa lain, 15 orang membentuk lima kelompok dan mengerjakan lahan penduduk desa setempat untuk ditanami kacang panjang dengan sistem bagi hasil, delapan orang lainnya mengolah lahan yang digunakan untuk Sekolah Lapang sampai habis masa sewanya, memperdalam pembuatan pupuk kompos dan menjajagi kemungkinan pengembangan perikanan darat.

Keputusan pilihan kegiatan ekonomi penduduk dipengaruhi oleh persepsi terhadap alternatif ekonomi, preferensi dan sistem budaya, metode pemecahan masalah atau pilihan-pilihan yang dibuat (Wheeler and Muller, 1986). Apabila dikaitkan dengan pilihan pekerjaan peserta Sekolah Lapang maka persepsi terhadap pendapatan dari sektor pertanian tanaman komersial tampaknya menjadi latar belakang bagi mereka yang tetap ingin mencari pekerjaan ke Jakarta; sedangkan yang memilih kembali tinggal di desa dan bekerja disektor pertanian didasarkan pada persoalan riil yang dihadapi dan harus segera diatasi. Namun tidak menutup kemungkinan, seperti yang ditemui oleh Collier dkk (1996), pilihan mencari pekerjaan ke kota disebabkan oleh persepsi yang ada pada angkatan kerja berpendidikan di perdesaan yang merasa bahwa sektor pertanian tidak sesuai dengan pendidikan yang diperoleh, sehingga cenderung menunggu pekerjaan yang dianggap sesuai atau mencari pekerjaan ke kota.

Penanganan korban PHK yang dilakukan belum dapat dilihat hasilnya dari sisi dimensi kesejahteraan dalam kerangka pemberdayaan rakyat. Peserta Sekolah Lapang belum memperoleh pendapatan secara langsung dari kegiatan yang dilaksanakan. Melihat semakin terbukanya akses terhadap lahan garapan, meskipun dengan sistem bagi hasil baik dengan pemilik lahan di dalam desa sendiri maupun dari luar desa, peluang untuk memperoleh pendapatan dari sektor pertanian tampaknya akan segera terwujud. Akses terhadap lahan menjadi faktor yang sangat penting di wilayah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Apalagi seperti di Desa Tamansari yang rata-rata penguasaan lahan pertaniannya sebesar 0,4 Ha/KK.

Penggunaan sistem bagi hasil juga ikut mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh tidak adanya modal usaha. Petani penggarap tidak perlu menyediakan uang tunai untuk membayar sewa lahan. Dalam banyak kasus, sewa lahan ditengarai sebagai faktor yang banyak menyedot keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tani (White and Wiradi, 1989). Keuntungan lain yang diperoleh petani penggarap dalam sistem bagi hasil adalah berkurangnya resiko, karena resiko ditanggung bersama antara penggarap dan pemilik lahan. Hal lain yang perlu dicatat dari kerja sama dengan sistem bagi hasil tersebut adalah kepercayaan pemilik lahan sebagai indikasi adanya pengakuan terhadap ketrampilan para penggarap yang diperoleh selama mengikuti Sekolah Lapang.

Peningkatan ketrampilan dan kenyataan akan terbatasnya lahan pertanian yang tersedia telah menumbuhkan kesadaran kritis peserta Sekolah Lapang. Mereka mempertanyakan bengkok perangkat desa yang disewakan tahunan. Sistem ini hanya memberikan peluang akses terhadap lahan garapan kepada pemilik modal. Pada tanggal 11 Juli 1999 diadakan pertemuan antara peserta Sekolah Lapang dengan perangkat desa. Peserta Sekolah Lapang mengusulkan agar mereka diberi kesempatan menggarap bengkok perangkat desa dengan sistem bagi hasil. Tiga perangkat desa langsung setuju dengan usulan tersebut, tetapi menunggu masa sewa tahunan selesai pada akhir musim tanam Oktober 1999 – Pebruari 2000. Perangkat desa lainnya belum dapat menerima dengan alasan bengkok adalah hak perangkat desa sehingga pengelolaannya terserah kepada masing-masing perangkat.

Pertemuan tersebut tampaknya memicu perbincangan baru di kalangan perangkat desa. Pada tanggal 16 Agustus 1999 peserta Sekolah Lapang diundang pertemuan dengan perangkat desa. Jika peserta Sekolah Lapang bersedia, pemerintah desa akan menyerahkan 10 hektar lahan kas desa untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Ini menumbuhkan optimisme akan tercapainya kesejahteraan bagi korban PHK yang memutuskan untuk kembali tinggal dan bekerja di desa.

Dua dimensi lain dalam kerangka pemberdayaan rakyat, yaitu partisipasi dan kontrol, belum dicapai selama kegiatan berlangsung. Peserta Sekolah Lapang belum dilibatkan dalam proses pembangunan desa; terutama pengambilan keputusan, perencanaan dan evaluasi. Tanpa partisipasi, masyarakat sulit melakukan kontrol terhadap sumber daya; karena posisi tawar masyarakat terhadap kekuasaan masih lemah. Partisipasi dan kontrol hanya mungkin dilakukan apabila masyarakat mempunyai organisasi yang kuat.

PENUTUP

Sulit rasanya untuk menarik kesimpulan dari pengalaman pemberdayaan rakyat melalui pendidikan non-formal yang telah dilakukan. Gejala yang muncul kemungkinan hanya terjadi sesaat sebagai respon terhadap situasi dalam konstelasi sosial politik yang tidak menentu. Meskipun demikian paling tidak ada dua hal yang patut dicatat dari pengalaman tersebut, yaitu:

1. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia hendaknya jagan terpaku pada pendidikan formal, tetapi harus juga mempertimbangkan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal lebih memungkinkan untuk memberikan pendidikan tepat guna, karena kurikulum dapat disusun sesuai kebutuhan.
2. Dimensi paritispasi dan kontrol dalam pemberdayaan rakyat menuntut adanya organisasi masyarakat yang kuat. Tanpa partipasi dan kontrol akan sulit mengharapkan hadirnya iklim demokrasi yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengurangi atau menghapus kemiskinan dari dimensi sosial dan politik. Oleh karena itu pengorganisasian hendaknya mendapat perhatian sejak awal dalam proses pemberdayaan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Ala, Andre Bayo (Editor). 1981. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Liberty, Yogyakarta.
Arndt, H.W. 1983. Pembangunan dan Pemerataan : Indonesia di Masa Orde Baru. LP3ES, Jakarta.
Collier, W.L. dkk. 1996. Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa (Terjemahan). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Combs, P.H. and Ahmed, M. 1984. Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-formal (Terjemahan). CV Rajawali, Jakarta.
Effendi, Tadjuddin Noer. 1993. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Tiara Wacana, Yogyakarta.
Hafidz, Wardah dan Budiharga, Wiladi. 1995. Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Program dan Lembaga. Laporan Lokakarya yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 30 Nopember – 3 Desember 1995, disampaikan kepada PT Remdec, Jakarta.
Soesilo, M. Iskandar. 1999. Visi dan Misi Pemberdayaan Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat. Materi pelatihan Tenaga Pendamping Petani dalam Program Gema Palagung 2001.
Sumardi, Mulyanto dan Evers, Hans-Dieter (Editor). 1982. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. CV Rajawali, Jakarta.
Sumarjono dkk. (Editor). 1994. Pembangunan Masyarakat Desa. STPMD “APMD”, Yogyakarta.
Suyanto, Bagong. 1996. Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa. Aditya media, Yogyakarta.
Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi. Tiara Wacana, Yogyakarta.
UNICEF. 1994. Gender Equality and Women’s Empowerment. UNICEF, New York.
Wheeler, J.O. and Muller, P.O. 1986. Economic Geography (Second Edition). John Willey and Sons, New York.
White, Benjamin and Wiradi, Gunawan. 1989. Agrarian and Non Agrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages. In Hart, G. et. al. (Editors). Agrarian Transformation : Local Processes and the State in Southeast Asia. University of California Press, Berkeley.